logo

logo

Kamis, 07 April 2011

kebijakan-kebijakan ekonomi

Pendahuluan

Kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah dalam mengatur roda perekonomian Indonesia, antara lain kenapa pemerintah harus tetap ikut campur dalam kegiatan ekonomisehari-hari, serta produksi, investatsi, distribusi, pemasaran, perdagangan (ekspor dan impor), dan alokasi;  kenapa kebijakan khusus harus dikeluarkan bila tingkat suku bunga atau harga sudah mulai menunjukan ketidakstabilan: kenapa tidak mekanisme tingkat suku bunga atau harga sudah mulai menunjukan ketidakstabilan: kenapa tidak mekanisme pasar saja dibiarkan mengaturnya: sejauh mana relevansi dari kebijakan-kebijakan ekonomi dilihat pada efeknya terhadap pembangunan ekonomi selama ini; serta apakah kalau pemerintah selama ini tidak aktif berbuat sesuatu, jumlah kemiskinan dan tingkat kesenjangan, baik  antar kelompok berpendapat maupun antar propinsi (misalnya KTI dan KBI), di Indonesia akan lebih parah dari pada keadaanya sekarang atau mungkin lebih baik.

Isi

Tujuan, klasifikasi dan Instrumen

Kebijakan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Lima sasaran erat kaitanya dengan masalah stabilitas ekonomi. Tujuan akhirnya mencangkup lima hal utama :

1.    Pertumbuhan ekonomi (misalnya PDB atau pendapatan nasional) yang tinggi
2.    Distribusi pendapatan yang merata
3.    Kesempatan kerja sepenuhnya
4.    Stabilitas harga dan nilai tukar
5.    Keseimbangan neraca pembayaran

Kebijakan ekonomi bisa dibagi menjadi tiga macam kebijakan menurut tingkat agregasinya (ruang lingkup atau bentuk serta luas sasaranya), yaitu :

1.    Kebijakn ekonomi makro
2.    Kebijakan ekonomi meso
3.    Kebijakan ekonomi mikro

Kebijakan mikro adalah kebijakan pemerintah yang ditunjukan pada semua perusahaan tanpa melihat jenis kegiatan yang dilakukan oleh atau sektor mana dan diwilayah mana perusahaan bersangkutan beroperasi. Beberapa contoh: peraturan pemerintah yang mempengaruhi atau menentukan langsung pola hubungan kerja antara manajer dan pekerjanya dan kondisi kerja didalam perusahaan, kebijakan kemitraan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil disemua sektor ekonomi, dan kebijakan kredit bagi pengusaha kecil disemua sektor ekonomi.

Kebijakan meso bisadalam dua arti, yaitu

1.    kebijakan ekonomi sektoral atau
2.    kebijakan ekonomi regional.

Kebijakan ekonomi sektoral adalah kebijakan ekonomi yang khusus ditunjukan pada sektor-sektor tertentu. Setiap departemen pemerintah mengeluarkan kebijakan sendiri, yang bisa sama / berbeda, untuk sektornya.kebijakan ini mencangkup keuangan, distribusi, produksi, tata niaga, sistem pengadaan bahan baku, ketenagakerjaan, termasuk system penggajian, investasi, jaminan sosial bagi bekerja dan sebagainya
Kebijakan ekonomi meso dalam arti regional adalah kebijakan ekonomi yang ditunjukan pada wilayah tertentu. Misalnya, kebijakan industri regional dikawasan timur Indonesia (KTI) yang menyangkup kebijakan industry regional, kebijakan investasi regional, kebijakan fiscal regional, kebijakan pembangunan infrastruktur regional, kebijakan pendapatan, dan pengeluaran pemerintah daerah,kebijakan distribusi pendapatan regional, kebijakan pendapatan, kebijakan perdagangan regional, dan sebagainya. Kebijakan ekonomi regional bisa dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kebijakan ekonomi makro mencangkup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional. Oleh sebab itu, bisa mempengaruhi atau bahkan membuat kebijakan meso (sektoral dan regional) dan kebijakan mikro menjadi lebih atau kurang efektif. Misalnya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di KTI diperlukan peranan pihak swasta untuk membangun pabrik-pabrik dikawasan tersebut. Untuk ini, diperlukan kebijakan regional untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di KTI dan kebijakan yang ketat untuk menekan laju pertumbuhan inflasi didalam negeri. Akibat dari kebijakan moneter ini, yang merupakan salah satu bagian kebijakan ekonomi makro, jumlah kredit yang bisa disalurkan bank ke pihak swasta untuk membiayai investasinya di KTI menjadi terbatas dan tingkat suku bunga pinjaman dengan sendirinya meningkat. Kebijakan moneter ini akhirnya membuat kebijakan regional diatas efektif, dalam arti pembangunan infrastruktur dan pabrik-pabrik di KTI kemungkinan besar terhambat atau tertunda pelaksananya.
Instrumen yang dipergunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan ekonominya, khususnya kebijakan makro, adalah tariff pajak, jumlah pengeluaran pemerintah melalui APBN dan jumlah uang beredar.

Kebijakan ekonomi makro 

Ruang lingkup atau daerah pengaruh kebijakan ekonomi makro mencangkup semua aspek ekonomi pada tingkat agregat (nasional), seperti perdagangan dalam dan luar negeri, penanaman modal (investasi) dalam (PMDN) dan luar negeri (PMA), tabungan, APBN, konsumsi, industry, keuangan, suku bunga, harga, nilai tukar rupiah, kesempatan kerja, serta pertumbuhan output dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, menurut aspek-aspek tersebut sebagai sasarannya, kebijakan ekonomi makro bisa digolongkan kebijakan fiscal, kebijakan moneter, kebijakan investasi, kebijakan perdagangan luar negeri, kebijakan industry (atau kebijakan industrilisasi), kebijakan ketenagakerjaan (atau kebijakan pasar tenaga kerja), kebijakan pendapatan, dan sebagainya

Dalam kebijakan ekonomi makro terbagi menjadi tiga, yaitu :

1.    kebijakan moneter : tujuan utama kebijakan moneter di Indonesia adalah untuk menjaga stabilitas harga didalam luar negeri dan nilai tukar rupiah terhadap uang asing, khususnya dolar AS. Dengan demikian, selain stabilitas ekonomi secara keseluruhan bisa dijaga, keseimbangan neraca pembayaran melalui perubahan nilai kurs rupiah yang terkendali bisa dicapai. Kebijakan ekonomi moneter dilakukan, terutama melalui operasi pasar terbuka, penentua mengenai cadangan wajib minum tanpa batas maksimum pemberian kredit bagi sector perbankan, dan perubahan tingkat suku bunga diskonto. Ini merupakan instrument kebijakan moneter yang sering dipergunakan oleh pemerintah dalam usaha mengatur stabilitas perekonomian Indonesia. Selain itu, instrument moneter lainya yang sering digunakan oleh bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan moneter pemerintah, khususnya untuk mengimbangi perubahan likuiditas perekonomian, adalah surat-surat berharga SBIdan SPBU

kebijakan moneter bisa dibagi dalam dua kategori, yaitu kebijakan moneter kuantitatif yang sifatnya lebih langsung dan kebijakan moneter kualitatif yang sifatnya tidak langsung. Yang termasuk kebijakan moneter kuantitatif :

·         melakukan jual beli surat berharga jangka pendek dipasar uang, kegiatan Bank Indonesia (BI) yang disebut operasi pasar terbuka.
·         Membuat perubahan tingkat suku bunga diskonto terhadap deposito bank-bank umum di BI dan tingkat suku bunga kredit BI terhadap bank-bank umum.
·         Menentukan atau mengubah cadangan (atau likuiditas) minimal yang harus disimpan oleh bank-ban umum dan batas maksimum kredit yang bisa dikeluarkan oleh bank-bank umum, dan
·         Menyediakan dan mengeluarkan fasilitas diskonto rupiah.
Sedangkan yang dimaksud kebijakan moneter kualitatif:
·         Mengawasi pinjaman (kredit)secara selektif, yaitu menentukan jenis pinjaman/kredit mana yang harus dikurangi dan mana yang perlu dikembangkan
·         BI mengadakan pertemuan langsung dengan pimpinan dari bank-bank umum untuk meminta mereka melakukan langkah-langkah tertentu.

Pengalaman selama ini menunjukan bahwa kebijakan moneter tersebut diatas tidak selalu bisa dicapai dengan mudah. Khususnya mengenai inflasi di Indonesia yang sejak pertengahan tahun 1990-an sudah hamper mencapai dua digit. Dalam usaha menahan laju pertumbuhan tingkat inflasi didalam negeri agar tidak mencapai 10% atau lebih, seperti beberapa sebelumnya pemerintah kembali akan mengeluarkan kebijakan uang ketat.
Efektivitas kebijakan moneter yang kontraksi ini untuk meredam laju pertumbuhan tingkat inflasi melalui pengendalian jumlah uang beredar didalam ekonomi tergantung pada respon masyrakat da duniausaha, baik sector rill maupun sektor keuangan.

2.    Kebijakan fiskal kontraksi : dalam usaha mengurangitingkat inflasi yang cendrung meningkat terus, selain mengeluarkan kebijakan moneter yang sifatnya kontraksi, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan fiskal yang nonekspansif. Efektifitas kebijakan fiskal ini sangat tergantung dari reaksi masyarakat dan dunia usaha terhadap kenaikan tariff pajak pendapatan dan penghasilan atau penjualan. Selain itu tergantung pada jenis pajak yang diprioritaskan serta besarnya peningkatan penghasilan pajak dan besarnya pengurangan pengeluaran pemerintah. Jenis pajak yang sangat tepat digunakan sebagai instrument untuk merendam laju peningkatan inflasi, dengan cara mengurangi pertumbuhan permintaan agregat, adalah pajak penghasilan dengan system progresif.

Dalam teori makro, perubahan tarif pajak pendapatan ini sering disebut sebagai economic stabilizer. Yang dimaksudkan, pada saat ekonomi mengalami boom atau ekonomi dengan suhu yang memulai memanas, perubahan positif dari tariff pajak pendapatan akan mengerem laju pertumbuhan konsumsi atau mengurangi volumenya. Sedangkan pada saat ekonomi lesu (resesi), perubahan negative dari tariff pajak tersebut akan eningkat permintaan dan selanjutnya produksi dan produk domestik bruto.

3.    Kebijakan perangan luar negeri : dalam sejarah di Indonesia, sejak pelita I dimulai tahun 1969 hingga repelita VI saat ini (1996), kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia telah mengalami dua strategi yang sangat berbeda. Strategi pertama, substitusi impor, pada awal Indonesia cendrung memproduksi semua jenis barang yang selama ini di impor, tanpa memperhitungkan apakah Indonesia memiliki keunggulan komperatif atau tidak untuk semua jenis barang yang akan dibuat sendiri didalam negeri. Kebijakan substitusi impor ini dilaksanakan dengan cara pemerintah memberi perlindungan dengan tarif yang tinggi, hambatan-hambatan nontariff, subsidi, dan fasilitas kemudahan lainya terhadap sejumlah industry didalam negeri yang diberi tugas untuk memproduksi barang-barang impor.

Pada awal tahun 1980-an, sudah mulai kelihatan jelas bahwa ternyata proteksi terhadap sector industry dalam negeri selama itu tidak efektif, bahkan lebih merugikan dari pada menguntungkan ekonomi Indonesia pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Daya saing ekspor manufaktur Indonesia tidak berkembang dengan baik seperti yang diharapkan, sementara jumlah impor terutama barang-barang capital dan perantara yang sangat dibutuhkan oleh industri dalam negeri semakin besar setiap tahunya sehingga membuat saldo neraca perdagangan defisit. Ongkos produksi dalam negeri semakin besar yang menandakan bahwa industry dalam negeri selama ini tidak efisien, hasil ekspor barang-barang industry tetap rendah, dan jumlah utang luar negeri terus bengkak.

Efektivitas kebijakan perdagangan luar negeri untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia, khususnya barang-barang manufaktur, dan sekaligus mengurangi defisit atau meningkatkan surplus, sangat tergantung pada dua hal utama. Pertama, isi paket deregulasi selama ini dan yang akan dikeluarkan disektor perdagangan luar negeri. Kedua, harmonisasi antara kebijakan perdagangan luar negeri dan kebijakan makro lainya. Terutama kebijakan mneter, kebijakan fiskal, kebijakan investasi, kebijakan tenagakerjaan, dan kebijakan industri.

Penutup

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas pasar dunia yang sudah dekat ini, kebijakan ekonomi yang baik, dalam arti rasional dan yang penting lagi konsisten dan terjalin koordinasi yang baik dalam pelaksanaanya antar departemen pemerintah, sangat diperlukan. Pengalaman menunjukan bahwa kebanyakan kebijakan ekonom yang dikeluarkan pemerintah selama ini lebih bersifat ‘dadakan’, dan tidak konsisten.
Dalam tahun 1996 ini, pemerintah sedang menghadapi tiga masalah ekonomi dalam negeri yang cukup serius, yakni tingkat inflasi yang tinggi, defisit saldo transaksi berjalan, jumlah utang luar negeri yang terus bengkak, selain maslah lainya yang juga masih memerlukan perhatian besar seperti kesenjangan, kemiskinan, dan pengangguran

Sumber dari buku “perekonomian Indonesia” Dr. Tulus T.H. Tambunan,MA

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar